Pro Kontra Peluncuran DANANTARA Ditengah Masyarakat

MuamalahNews – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dijadwalkan resmi meluncur pada 24 Februari 2025. Kabarnya, danantara sendiri akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025 dan akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia.

Dimana nantinya, danantara disebut-sebut akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14.000 triliun dengan proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS. Selanjutnya, nantinya akan digunakan untuk membiayai proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi diberbagai sektor. Seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir dan produksi pangan.

 Peluncuran ini memicu pro kontra ditengah masyarakat, terutama para ekonom yang ada di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto diingatkan akan potensi bahaya oligarki yang dapat memanfaatkan badan ini untuk kepentingan kelompok tertentu. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengingatkan bahwa bahkan negara sebesar Amerika Serikat pun terbebani oleh oligarki. 

“Joe Biden sebelum pensiun sempat menyoroti hal ini. Apalagi Indonesia, yang memiliki tantangan lebih besar dalam menghindari dominasi kelompok tertentu,” kata Pangi dikutip dari Podcast Ngobar, Selasa (18/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa meski negara tidak dapat sepenuhnya terlepas dari peran oligarki, Danantara harus tetap berjalan sesuai prinsip awalnya, yakni sebagai katalis penggerak roda perekonomian Indonesia tanpa campur tangan politik.

“Presiden Prabowo harus memastikan bahwa kepentingan oligarki tidak menguasai Danantara. Harus ada prinsip yang tidak bisa dikompromikan,” tegas Pangi.

Menurutnya, Danantara harus tetap fokus pada tujuan utama, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, sesuai dengan visi Prabowo. 

“Kita berharap Pak Prabowo mengembalikan prinsip awal Danantara sebagai lembaga yang independen dan profesional,” pungkas Pangi.

Dilain hal, dana ribuan triliun yang digelontorkan tersebut isunya tidak bisa diaudit oleh KPK maupun  BPK tanpa izin dari DPR. Selanjutnya, adanya danantara ditakutkan akan berisiko melemahkan kewenangan penegak hukum. Jika hal tersebut benar terjadi, maka potensi korupsi di BUMN yang tergabung dengan Danantara bisa meningkat.

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Danantara menuai pro dan kontra di masyarakat.

About Redaksi

Check Also

Mengenal lebih lanjut makna dan fungsi dari Drone

penggunaan drone pertama kali digunakan selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II sebagai pesawat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *