MuamalahNews – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dijadwalkan resmi meluncur pada 24 Februari 2025. Kabarnya, danantara sendiri akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025 dan akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia.
Dimana nantinya, danantara disebut-sebut akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14.000 triliun dengan proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS. Selanjutnya, nantinya akan digunakan untuk membiayai proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi diberbagai sektor. Seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir dan produksi pangan.
“Joe Biden sebelum pensiun sempat menyoroti hal ini. Apalagi Indonesia, yang memiliki tantangan lebih besar dalam menghindari dominasi kelompok tertentu,” kata Pangi dikutip dari Podcast Ngobar, Selasa (18/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa meski negara tidak dapat sepenuhnya terlepas dari peran oligarki, Danantara harus tetap berjalan sesuai prinsip awalnya, yakni sebagai katalis penggerak roda perekonomian Indonesia tanpa campur tangan politik.
“Presiden Prabowo harus memastikan bahwa kepentingan oligarki tidak menguasai Danantara. Harus ada prinsip yang tidak bisa dikompromikan,” tegas Pangi.
Menurutnya, Danantara harus tetap fokus pada tujuan utama, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, sesuai dengan visi Prabowo.
“Kita berharap Pak Prabowo mengembalikan prinsip awal Danantara sebagai lembaga yang independen dan profesional,” pungkas Pangi.
Dilain hal, dana ribuan triliun yang digelontorkan tersebut isunya tidak bisa diaudit oleh KPK maupun BPK tanpa izin dari DPR. Selanjutnya, adanya danantara ditakutkan akan berisiko melemahkan kewenangan penegak hukum. Jika hal tersebut benar terjadi, maka potensi korupsi di BUMN yang tergabung dengan Danantara bisa meningkat.
Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Danantara menuai pro dan kontra di masyarakat.